pemilu pada 7 juni 1999 di ikuti oleh .... partai dengan PDI perjuangan sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak

Pemilu 1999 adalah tonggak kedua setelah Pemilu 1955 yang dinyatakan sebagai pemilu paling demokiratis sepanjang Indonesia berdiri.[1] Sebelumnya memang ditahun 1955, Pemilu yang berlangsung juga dapat dikatakan demokratis. Banyak pengamat politik berpendapat bahwa Pemilu 1955 telah berlangsung secara demokratis dengan memenuhi prinsip LUBER (langsung, umum, bebas, dan rahasia) dan Jurdil (jujur dan adil), sedangkan pemilu era Orde Baru bisa dibilang semu dan kurang demokratis karena pemenang Pemilu sudah dapat ditebak hasilnya.[2] Pemuli 1999 adalah tonggak kedua demokrasi yang lebih terbuka karena adanaya kebebasan berpartai yang dapat dilihat dari banyaknya partai peserta pemilu dan banyak pengamat politik yang berpendapat bahwa Pemilu 1999 berlangsung secara LUBER dan Jurdil.Dapat dikatakan bahwa Pemilu 1999 berjalan dengan sukses sebagai Pemilu paling demokratis semenjak Orde Baru berkuasa di Indonesia. Meskipun masa persiapan tergolong singkat, pelaksanaan pemungutan suara pada Pemilu 1999 ini bisa dilakukan sesuai jadwal, yakni tanggal 7 Juni 1999. Tidak seperti yang diprediksikan dan dikhawatirkan banyak pihak sebelumnya, ternyata Pemilu 1999 bisa terlaksana dengan damai tanpa ada kekacauan yang signifikan, seperti banyak pakar meramalkan. Meskipun disana-sini masih terdapat kecurangan dan penyimpangan, namun, kekurangan-kekurangan tersebut relatif dapat dianggap wajar karena masa persiapan pemilu yang amat singkat.[3]Alasan diadakannya pemilu 7 Juni 1999 tersebut adalah untuk memperoleh pengakuan dan kepercayaan dari publik, termasuk dunia internasional, karena pemerintah dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemuli 1997 sudah dianggap tidak dipercaya. Hal ini kemudian dilanjurkan dengan penyelenggaraan Sidang Umum MPR 1999 untuk memilih presiden dan wakil presiden yang baru. Dengan pemilu dipercepat, yang terjadi bukan hanya akan digantinya keanggotaan DPR/MPR sebelum selesai masa kerjanya tetapi Presiden Habibie sendiri, bagi yang memandangnya konstitusional, memanmgkas masa jabatannya yang seharusnya berlangsung sampai tahun 2003.[4]Yang paling mendasar dalam Pemilu 1999 adalah dibukanya kran aspirasi politik masyarakat untuk bebas mendirikan partai politik. Seperti kita tahu, Orde Baru adalah rezim yang paling sensitif dengan keberadaan partai politik. Kebijakan fusi partai tahun 1970an dianggap sebagai awal mula kematian kebebasan berpolitik di Indonesia. Oleh karena itu, pada pemilu-pemilu dimasa Orde Baru, dapat dikatakan hanya sebagai pemanis belaka. Pemilu dilakukan oleh tiga konstestan yang semuanya pro pemerintah. Dan yang menggelikan, hasil pemilu sudah dapat ditebak jauh sebelum pemilu digelar.[5]Partai Golkar seperti diramalkan sebelumnya mengalami kekalahan yang tidak saja telak, jika dibandingkan dengan pengalaman pemilu ditahun-tahun sebelumnya, melainkan juga harus rela kehilangan jutaan pemilih di beberapa daerah strategis di Jawa dimana PDI-P dan PKB lebih banyak mendominasi perolehan suara. Suara golkar sendiri banyak dikumpulkan dari daerah luar Jawa. Sementara PDI-P meskipun tidak menang mutlak, namun cukup signifikan untuk menciptakan konstelasi politik baru. Dilura itu, partai-partai yang benar-benar baru yang dibangun dalam kerangka keagamaan seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), cukup membuat partai lama seperti Partai Persatuan Pembanguan (PPP) harus rela kehilangan beberapa suaranya, meskipun PPP sendiri masih bercongkol di urutan ke-3 perolehan suara secara nasional. Pada intinya, Pemilu 1999 setidaknya telah mampu menciptakan pergeseran peta politik baru.[6]